DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat paripurna Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 sekaligus pengambilan keputusan. Rapat yang diumumkan telah korum untuk dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis, Rafiardhi Ikhsan, ini dipimpin langsung oleh Syahrial, ST. M.Si, didampingi oleh Bupati Bengkalis yang diwakili oleh Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Sofyan.
Dalam laporan Pansus LKPJ yang disampaikan oleh Juru Bicara Ketua LKPJ Rianto dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), disebutkan bahwa panitia khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban telah dibentuk melalui Surat Keputusan DPRD No. 6 Tahun 2023 tanggal 13/03. Setelah melalui rapat bersama OPD-OPD terkait dan konsultasi ke Provinsi Riau, serta konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, rapat paripurna ini dapat diadakan.
Rianto mengungkapkan bahwa rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan catatan kebijakan yang bersifat administratif dan teknis berasal dari Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah, berdasarkan capaian-capaian yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.
"Dengan diparipurnakannya LKPJ ini, maka sebaiknya permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkalis dapat diselesaikan, terutama permasalahan penyeberangan roro yang menjadi penghubung masyarakat Bengkalis sehingga masyarakat dapat mudik dengan aman, nyaman, dan tentram. Kami harapkan ini menjadi prioritas bagi OPD-OPD terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada," ucap Rianto.
Rianto juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022, dimana capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpenuhi dengan baik dan melebihi target. Dia menekankan pentingnya penguatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dengan pendekatan dan sosialisasi yang massif, serta penghargaan bagi masyarakat yang taat pajak, agar PAD dapat meningkat kembali di tahun depan.
Selain itu, Ketua Pansus LKPJ Rianto juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Bengkalis yang telah berhasil melaksanakan program KB dengan baik, sehingga berhasil menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kepedulian terhadap perencanaan keluarga.
Di dalam rapat paripurna ini, Bupati Bengkalis yang diwakili oleh Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menyampaikan respons terhadap rekomendasi dan catatan kebijakan yang telah disampaikan oleh Pansus LKPJ. Bagus Santoso menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, dan mengatasi permasalahan yang masih ada, seperti penyeberangan roro yang menjadi prioritas dalam waktu dekat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Sofyan, menyampaikan bahwa rapat paripurna LKPJ ini menjadi wadah untuk mengawasi kinerja pemerintah Kabupaten Bengkalis dan mengontrol penggunaan anggaran daerah. Sofyan juga mengimbau kepada OPD-OPD terkait untuk secara aktif mengikuti rekomendasi dan catatan kebijakan yang telah disampaikan oleh Pansus LKPJ dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Rapat paripurna LKPJ Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2022 ini diakhiri dengan pengambilan keputusan oleh DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap rekomendasi dan catatan kebijakan yang telah disampaikan oleh Pansus LKPJ. Keputusan tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program dan kebijakan di tahun-tahun mendatang, serta sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah kepada masyarakat.
